Kegiatan aksi pernyataan sikap ini yang digelar mulai dari Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) dilanjutkan ke Kajari dan berakhir diMapolres lampung utara. Dalam pernyataan beberapa tuntutan yang di tujukan Kepada Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, S.E, M.M, Segera menggantikan pejabat yang diduga telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan lampung utara namun jika dianggap tidak mampu maka dalam tuntutan kepala daerah harus mengundurkan diri karena di anggap belum mampu melaksanakan amanahnya, ungkap Aminuddin S.H saat Orasi berlangsung dipemda setempat, senin 30/05/2022.
Asisten III H. Sofyan, S.P., M.M. mewakili pemkab lampura yang langsung menerima para aksi dan langsung menerima penyerahan materi berkas dari API.
"Jangan takut kita menegakan kebenaran mengungkap suatu fakta dalam keadilan demi terwujudnya bersih dari KKN dan Nepotisme segera supermasi hukum yang baik, dan saya mengapresiasi kinerja polres lampung utara yang telah mengungkapkan fakta dan bersikap tegas atas mengungkap dana Bimtek yang diduga para oknum telah mencari keuntungan pribadi" jelas candra selaku koordinator lapangan dalam aksi itu.
Beberapa poin dan materi dalam gelar aksi dan tuntutan di sampaikan:
PERNYATAN SIKAP ALIANSI PEMUDA INDONESIA BERSAMA MASYARAKATK KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BERKAITAN DENGAN SEMAKIN BANYAK KASUS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA SAAT INI, YANG DIDUGA TELAH MELIBATKAN BEBERAPA OKNUM PEJABAT YANG DEKAT DENGAN PEMEGANG KEKUASAAN, SEHINGGA TELAH MENGAKIBATKAN SEMAKIN TERPURUKNYA KEADAAN EKONOMI MASYARAKAT, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG ADA DIKABUPATEN LAMPUNG UTARA. AKIBAT TIDAK PROFESIONAL NYA PARA PEMEGANG JABATAN DALAM MENGELOLA PEMERINTAHAN YANG ADA SAAT INI.
ATAS DASAR KEPRIHATINAN KAMI, MELIHAT KONDISI KABUPATEN LAMPUNG UTARA INI, DIMANA TERDAPAT BANYAK KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN PARA PEJABAT DAN KELUARGA PEJABAT, NAMUN BERBAGAI KASUS TERSEBUT SEPERTI HILANG DITELAN BUMI SETELAH DITANGANI OLEH OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM YANG ADA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
UNTUK MENYIKAPI HAL TERSEBUT, MAKA KAMI SEBAGAI MASYARAKAT YANG PEDULI AKAN KEADAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA SAAT INI, MERASA SANGAT PRIHATIN, ATAS BANYAK NYA PERSOALAN YANG ADA DI KABUPATEN LAMPNG UTARA, NAMUN TANPA DIIMBANGI OLEH KESERIUSAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM YANG ADA DI KABUPATEN LAMPUG UTARA, MAKA KAMI DARI ALIANSI PEMUDA INDONESIA BERSAMA DENGAN SEHINGGA MENYEBAB KAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SEMAKIN MERAJALELA. OLEH SEBAB ITU MELIHAT SITUASI INI, MASYARAKAT MENYAMPAIKAN TUNTUTAN KEPADA BUPATI SEBAGAI KEPALA DAERAH LAMPUNG UTARA, UNTUK SEGERA MENGAMBIL LANGKAH LANGKAH SEBAGAI BERIKUT.
1. MENUNTUT KEPADA BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK MEMBERHENTIKAN DAN ATAU MENGGANTI SAUDARA Drs. H. LEKOK, M.M SEBAGAI SEKDA LAMPUNG UTARA DAN SAUDARA ABDURRAHMAN, SH., MM., KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DAN BEBERAPA PEJABAT DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA LAINNYA, YANG DIDUGA IKUT TERLIBAT DALAM KASUS KORUPSI DANA BIMTEK KEPALA DESA TAHUN 2022 YANG SAAT INI TENGAH DIPROSES POLRES LAMPUNG UTARA.
2. MENUNTUT AGAR BUPATI SEGERA MENCOPOT KEPALA BADAN KESBANG POL LAMPUNG UTARA YANG JUGA DIDUGA TELAH MERUGKAN KEUANGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN NILAI MENCAPAI MILYARAN RUPIAH.
3. MENUNTUT KEPADA BUPATI LAMPUNG UTARA AGAR MENCOPOT KEPALA BADAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA, YANG JELAS MERUPAKAN ANAK MANTU BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT REFORMASI KARENA JELAS PENGANGKATAN PEJABAT DIMAKSUD MERUPAKAN BENTUK NEPOTISME YANG AKAN MERUSAK CITRA PEMERINTAHANAN YANG ADA DI LAMPUNG UTARA SAAT INI.
4. MENUNTUT KEPADA BUPATI LAMPUNG UTARA UNTUK SEGERA MEROMBAK SEMUA PEJABAT DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA SAAT INI, DENGAN PEJABAT PEJABAT BARU, YANG MEMPUNYAI KUALITAS KEAHLIAN TERBAIK SESUAI DENGAN BIDANG NYA, BUKAN ORANG YANG MAMPU MEPEROLEH JABATAN DENGAN MEMBAYAR JABATAN TERSEBUT, KARENA PEJABAT SEPERTI ITU YANG AKAN MELAKUKAN KORUPSI DI TENGAH KESULITAN YANG TENGAH DI HADAPI OEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA SAAT INI.
5. JIKA BUPATI LAMPUNG UTARA SAAT INI, TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN TUNTUTAN KAMI TERSEBUT DIATAS, MAKA KAMI MINTA AGAR BUPATI LAMPUNG UTARA SEGERA MMENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEJABAT BUPATI LAMPUNG UTARA SAAT INI.
6. MENDUKUNG DAN MENGAPRESIASI KINERJA KAPOLRES LAMPUNG UTARA YANG TELAH MENGUNGKAP KASUS KORUPSI PADA DINAS PMD KABUPATEN LAMPUNG UTARA, DENGAN SEBUAH TUNTUTAN AGAR KAPOLRES MENANGKAP SEMUA PEJABAT DAN KELUARGA PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM KASUS KORUPSI TERSEBUT, DENGAN TANPA PERLU MERASA TAKUT, KARENA KAMI MASYARKAT LAMPUNG UTARA SIAP UNTUK MENDUKUNG KINERJA KAPOLRES LAMPUNG UTARA DALAM MENGUNGKAP KASUS TERSEBUT.
7. MENDESAK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA, AGAR MENCONTOH KINERJA KAPOLRES LAMPUNG UTARA DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG SEMAKIN MENGGILA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA SAAT INI, MENGINGAT KINERJA OKNUM-OKNUM KEJAKSAAN YANG SERING MEMANGGIL KEPALA DESA, KEPALA SEKOLAH DAN PEJABAT DI KABUPATEN INI, NAMUN TANPA ADA KEJELASAN DARI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PEMERINTAH TERSEBUT.
DEMIKIAN TUNTUTAN INI KAMI SAMPAIKAN KESEMUA PIHAK YANG BERSANGKUTAN, DENGAN MAKSUD AGAR DAPAT DILAKSANAKAN, DEMI KEBAIKKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA. KOTABUMI, 30 MEI 2022.
Mungkin saja penyampaian kami salah dan keliru namun mengingat bagaimana dengan PPRI No 68 tahun 1999 tentang "TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA". Setiap Penyelengara Negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh infonnasi tentang penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas clan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangaan yang berlaku.
