Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai pengawasan yang kurang terkait dengan kelebihan pembayaran tersebut. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap BPKPAD untuk memberikan pengawasan yang transparan dan efektif guna menyelesaikan masalah ini.
Dana sebesar Rp 279.977.785,00 yang diketahui sebagai kelebihan pembayaran belanja gaji menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pengawasan. Dalam hal ini, belum terlihat keterbukaan yang memadai dalam pelacakan dan penggunaan dana tersebut, yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
Selain itu, permasalahan lain yang terkait dengan pemutakhiran data anak PNS/ASN yang masih mendapatkan besaran gaji dari pemerintah sejak tahun 2017 juga menjadi fokus perhatian. Pemutakhiran data yang tidak valid atau terindikasi tidak transparan menimbulkan kekhawatiran terhadap penyaluran dana yang tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang efisien.
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari BPKPAD terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Demak. Keterbukaan dalam proses pengawasan dan pemutakhiran data menjadi penting guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan dana publik. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menangani masalah ini guna mencapai tata kelola keuangan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.
Pembaruan data kepegawaian yang akurat dan transparan serta pengawasan yang efektif oleh BPKPAD akan memastikan bahwa keuangan publik di Kabupaten Demak digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, serta memberikan jaminan bagi masyarakat akan adanya pelayanan yang berkualitas dari pemerintah.
Sumber berita dari singopadu pembela kebenaran. 17-07-2023(Hd-Red).
