AESENEWS.COM,KAUR - Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P MD) resmi memasuki babak baru dalam tata kelola Keuangan Desa dengan melakukan penandatanganan kerja sama sekaligus peluncuran Transaksi Non- tunai pengelolaan keuangan desa yang mencakup seluruh wilayah kabupaten,pada hari kamis 5/3/2026.
Langkah strategis ini menjadi tindak lanjut dari amanat peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 dan surat Edaran Kemendagri, yang diperkuat melalui peraturan Bupati (perbub) kaur terkait pengelolaan keuangan desa.
Kepala dinas PMD kabupaten kaur,ERLISA menyampaikan bahwa penerapan sistem Non- tunai bertujuan utama untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan anggaran.setiap transaksi akan tercatat secara elektronik sehingga menjadi transparan penuh.
Alhamdulillah, kabupaten kaur sebelumnya telah meraih penghargaan terbaik 1 dalam pengelolaan dana desa tahun 2025 dari KPPN Manna.prestasi ini hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk badan permusawaratan desa ( BPD) dan kepala desa.hari ini kita tingkatkan lagi kualitasnya melalui sistem digital,ujar ERLIZA.
"Pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manna, mengapresiasi kecepatan Pemkab kaur dalam mengimplementasikan program ini,menyebut daerah ini sebagai salah satu yang tercepat dalam transisi digital pengelolaan keuangan desa.
Melalui sistem,data transaksi dapat di akses secara detail dan dana langsung masuk ke rekening masing-masing desa.
Pihak desa dapat juga memanfaatkan layanan agen Brilink maupun aplikasi Brimo Bank jelas nya.
Dalam sambutannya, Bupati kaur Gusril pausi,S.Sos,.M.AP, menekankan bahwa inovasi ini bukan sekedar keinginan pimpinan daerah, melainkan kewajiban regulasi untuk kemaslahatan bersama.
Dengan aplikasi ini, seluruh proses menjadi lebih simpel dan aman, transaksi bahkan dapat dilakukan dari rumah.ini merupakan bentuk komitmen kita untuk menjadikan pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel dan tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku, tegasnya.
Acara yang dihadiri oleh sekretaris Daerah kaur,Dr Nasrul Rahman, jajaran forkopimda,para kepala OPD , camat,serta seluruh kepala desa dan ketua BPD Sekabupaten kaur berlangsung khidmat.
Dengan peluncuran sistem ini diharapkan pengawasan pengelolaan keuangan desa semakin ketat sesuai Permendagri no 73 tahun 2020, guna memastikan pembangunan desa berjalan tepat pada target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tutupnya
Reporter : ADV/ MATDRI
