AESENNEWS.COM, PURWAKARTA - Kesabaran ahli waris dan masyarakat Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, tampaknya telah mencapai batas. Lambannya penanganan sengketa lahan Blok Cibening II membuat mereka mempertanyakan keseriusan Komisi I DPRD Purwakarta yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian atas janji yang pernah disampaikan.
Perwakilan ahli waris, Pandu Fajar Gumelar, mengungkapkan bahwa Komisi I DPRD Purwakarta sebelumnya berjanji akan kembali mengundang para ahli waris setelah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), PTPN VIII, serta H. Balyan Hasibuan pada 12 Mei 2026.
Namun, lebih dari dua bulan berlalu, janji tersebut belum juga diwujudkan. Tidak ada undangan, tidak ada penjelasan, bahkan tidak ada informasi mengenai perkembangan penyelesaian sengketa lahan yang telah lama menjadi tuntutan masyarakat.
"Kami menunggu kepastian sebagaimana yang dijanjikan. Sampai hari ini tidak ada kabar ataupun kejelasan dari Komisi I DPRD Purwakarta. Kami mempertanyakan komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegas Pandu.
Menurutnya, sikap diam DPRD justru memperkuat kesan bahwa aspirasi masyarakat diabaikan. Padahal, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD diharapkan mampu menjadi mediator yang aktif dan mendorong penyelesaian konflik agraria secara adil dan transparan.
Merasa tidak lagi mendapat kepastian, para ahli waris bersama warga terdampak kini menyiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Aksi tersebut akan menjadi bentuk protes terhadap lambannya penanganan sengketa sekaligus mendesak DPRD segera mengambil langkah konkret.
"Kami tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Yang kami tuntut hanyalah kepastian dan keseriusan. Jika DPRD terus diam, kami akan menyampaikan aspirasi melalui aksi massa," ujar Pandu.
Sengketa lahan Blok Cibening II sendiri telah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum menemukan titik terang. Masyarakat berharap DPRD Purwakarta segera membuka ruang dialog serta menghadirkan seluruh pihak terkait agar penyelesaian dapat dilakukan secara terbuka, objektif, dan berkeadilan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta terkait alasan belum dilaksanakannya tindak lanjut sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan kepada pihak ahli waris.
Reporter : Alex Skj
