-->

popunder

no-style

DPC AMIRA Kabupaten Pandeglang Gelar Aksi Jilid II Di Depan Kantor Bupati Pandeglang

Friday, November 20, 2026, 5:45:00 PM WIB Last Updated 2026-11-20T10:45:53Z
AESNNEWS.COM, PANDEGLANG, AESENNEWS - Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Bupati Pandeglang, Jumat (20/11/2026).

Massa mengkritisi besarnya anggaran perjalanan dinas dan tunjangan pejabat di lingkungan Pemda Pandeglang, yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran perbaikan infrastruktur pada tahun 2026 yang kurang dari 15 persen. Kondisi itu dinilai tidak adil dan seolah menganaktirikan rakyat.

> "Anggaran untuk perjalanan dinas dan tunjangan pejabat tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak. Yang kami baca sesuai Undang-Undang HKPD, anggaran untuk infrastruktur itu harus 40 persen. Ini kenyataan di Pandeglang kurang dari 15 persen. Jelas Bupati tidak adil dan menganaktirikan rakyat," kata Rohikmat, Ketua DPC AMIRA Pandeglang.

Padahal, kata Rohikmat, di Pandeglang masih ada 196,405 kilometer jalan rusak yang perlu segera diperbaiki. Sementara jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya mencapai 492,313 kilometer.

> "Contohnya jalan daerah Pandeglang Selatan, wilayah Kecamatan Patia, dan beberapa jalan daerah lainnya penuh dengan lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah Cikeusik yang tidak mendapatkan perhatian serius. Yang paling miris, jalan dari Bojongcanar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal sangat hancur parah. Ini jelas tidak adil," ungkapnya.

Menurut Rohikmat, pemerintah daerah sering beralasan kekurangan anggaran ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, meskipun masyarakat telah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya.

> "Ketika masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang, apalagi untuk acara-acara seremonial. Ini sangat tidak manusiawi di saat masyarakat mengeluhkan infrastruktur yang hancur," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan transparansi dan manfaat dari perjalanan dinas tersebut, dan berharap agar peruntukan anggaran itu diawasi secara ketat.

> "Kalau perjalanan dinas itu membawa manfaat nyata dan terasa langsung oleh masyarakat, tentu akan lebih diterima. Tapi ini tidak jelas, dan rasanya sulit berharap para pejabat merelakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak," tambahnya.

Di tempat aksi, Marsuni, Korlap Aksi, menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Kabupaten Pandeglang tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, padahal sesuai UU HKPD harus 40 persen, apalagi di tahun 2027 wajib direalisasikan.

> "Tahun ini, anggaran untuk infrastruktur kurang dari 15 persen, yang seharusnya 40 persen. Ini jelas Bupati Pandeglang Hj. Rr. Dewi Setiani menganaktirikan rakyat Pandeglang. Pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan, rakyatnya menikmati jalan hancur. Kami tuntut Bupati Pandeglang mundur karena kami anggap gagal membawa Pandeglang lebih baik," ujarnya.

Marsuni menegaskan, DPC AMIRA akan melakukan aksi unjuk rasa jilid III dan jilid-jilid berikutnya agar pemerintah memangkas dana perjalanan dinas dan tunjangan pejabat, serta menambah anggaran perbaikan jalan di Pandeglang sesuai UU HKPD Tahun 2022.

Pada aksi unjuk rasa jilid II ini, DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan empat tuntutan:

*1.* Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang harus memenuhi porsi belanja infrastruktur minimal 40 persen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Ketentuan belanja wajib (mandatory spending) untuk infrastruktur pelayanan publik diatur dalam Pasal 147 UU HKPD serta aturan turunannya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024.

*2.* Pemda Pandeglang wajib menganggarkan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa.

*3.* Anggaran ini harus dialokasikan pada pembangunan atau pemeliharaan fasilitas layanan publik yang berdampak langsung pada ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

*4.* Terapkan dan realisasikan 40 persen dana untuk infrastruktur sesuai amanat UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

> "Insya Allah minggu depan kami akan lakukan aksi unras kembali dengan tuntutan yang sama, agar rakyat Pandeglang tidak dianaktirikan oleh DPRD dan Pemda Pandeglang," tutup Rohikmat.

Reporter : Ruri AS
Komentar

Tampilkan

  • DPC AMIRA Kabupaten Pandeglang Gelar Aksi Jilid II Di Depan Kantor Bupati Pandeglang
  • 0

Terkini

layang

.

Topik Populer

Iklan

Close x