-->

popunder

no-style

Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, GARMI Banten Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Badak Jawa!

Tuesday, November 17, 2026, 7:11:00 PM WIB Last Updated 2026-11-17T12:11:40Z
AESENNEWS.COM, PANDEGLANG - BANTEN , Gerakan Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia (GARMI) Wilayah Banten menyoroti penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut memuat peta wilayah pertambangan yang menunjukkan adanya kawasan perairan sekitar Ujung Kulon dalam kategori WUP.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Koordinator Wilayah GARMI Banten, M. Ichsan Ramadhan alias Ubed. Ia menilai penetapan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat kawasan Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang sangat penting sebagai benteng terakhir habitat alami Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa langka yang keberadaannya menjadi tanggung jawab bersama untuk dilindungi.

"Ini bukan persoalan administratif semata. Kita sedang berbicara tentang kawasan yang memiliki nilai ekologis luar biasa dan menjadi habitat terakhir Badak Jawa. Pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi, bukan justru menetapkan wilayah usaha pertambangan di perairan yang berada di sekitar kawasan tersebut," tegas Ubed.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada potensi ekonomi dan investasi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut, pesisir, serta dampak ekologis terhadap kawasan konservasi.

Ubed juga mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan perairan sekitar TNUK sebagai WUP. Sebab, apabila tidak dikaji secara komprehensif, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama menyangkut perlindungan lingkungan hidup dan keberlangsungan habitat satwa yang dilindungi.

"Kami tidak ingin kawasan Ujung Kulon menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Jangan sampai atas nama investasi dan eksploitasi sumber daya alam, masa depan Badak Jawa justru dipertaruhkan," lanjutnya.

GARMI Wilayah Banten memahami bahwa penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin operasional untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun, status tersebut merupakan dasar bagi proses penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Karena itu, menurut GARMI, persoalan ini harus disikapi sejak tahap kebijakan, bukan menunggu sampai aktivitas pertambangan benar-benar berlangsung.

Atas dasar itu, GARMI Wilayah Banten mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, khususnya pada bagian peta wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. GARMI juga meminta agar bagian penetapan yang berpotensi mengancam kawasan konservasi tersebut dicabut atau direvisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, GARMI meminta kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta pengelola Taman Nasional Ujung Kulon, untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai potensi dampak dan kesesuaian penetapan wilayah pertambangan tersebut dengan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

"Jangan sampai pemerintah berbicara tentang konservasi dan penyelamatan Badak Jawa, tetapi di sisi lain justru menerbitkan kebijakan yang berpotensi membuka ruang eksploitasi di sekitar habitatnya. Kami ingin ada konsistensi antara kebijakan pembangunan dan komitmen menjaga lingkungan," ujarnya.

Bagi GARMI Wilayah Banten, Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan geografis di ujung barat Pulau Jawa. Kawasan tersebut merupakan kekayaan alam Indonesia yang memiliki nilai ekologis dan tanggung jawab konservasi berskala dunia.

"Badak Jawa tidak bisa bersuara untuk mempertahankan rumahnya. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita, termasuk pemerintah, untuk memastikan habitatnya tetap terlindungi. Jangan wariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang hanya demi kepentingan ekonomi sesaat," tutup M. Ichsan alias Ubed.

GARMI Wilayah Banten menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan habitat Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Reporter : Ruri As
Komentar

Tampilkan

  • Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, GARMI Banten Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Badak Jawa!
  • 0

Terkini

layang

.

Topik Populer

Iklan

Close x