AESENNEWS.COM - Menurut Gordon dalam modul ADPU 4335 “Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses, baik dilakukan organisasi-organisasi maupun perorangan ( perorangan ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat) yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif”. Dengan ini dapat dianggap jika administrasi pertanahan adalah bagian dari administrasi negara. Negara membutuhkan beberapa sektor dan suatu kelompok untuk mengatur berbagai urusan yang dimiliki dalam menciptakan keamanan, kesejahteraan bagi setiap warga negara, salah satunya hak-hak yang berhubungan dengan tanah dan aturan hukum tanah itu sendiri. Maka di situlah andil dari sebuah administrasi pertanahan yang di atur dan dijaga oleh BPN ( Badan Pertanahan Nasional ).
Oleh karena itulah, alasan mengapa diperlukannya Administrasi pertahanan yang baik dalam administrasi negara adalah untuk mengatur kewenangan dalam urusan hak-hak penguasaan atas tanah, air, bahan galian, kekayaan alam yang terkandung dalam air meliputi sungai, samudra, hilir, danau dan lain sebagainya juga atas tenaga serta unsur-unsur dalam ruang angkasa baik perlu perhatian khusus maupun yang hanya ditangani otonomi daerah baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.
2. Tertib Adminitrasi Pertanahan itu sendiri adalah sarana untuk masyrakat mendapatkan kemudahan meyangkut urusan tanah baik sebagai tempat tinggal, sumber daya, tempat dagang maupun menjadi tempat medapatkanya modal yang mudah diakses serta membantu meringakan dan melancarkan urusan masyarakat secara tertib dan aman.
Baik secara pemerintah maupun masyarakat harus mempunyai tujuan serta visi misi serupa agar upaya tertib administrasi pertanahan dapat terlaksanakan tanpa memicu sebuah ketegangan sosial maupun kesalapahaman yang mengakibatkan kegagalan dari tertib administrasi pemerintahan.
Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan baik secara perangkat yang telah tersusun lengkap dan komprehensif juga diterapkan dengan efektif dan seluruh pihak yang menguasai atau memiliki hak atas tanah mempunyai hubungan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
