Keberhasilan ini tidak sekadar mencerminkan pencapaian pemerintah dalam menciptakan kesetaraan gender. Lebih dari itu, ini juga mencerminkan perhatian sungguh-sungguh terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Inovasi kebijakan dan program-program berkelanjutan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Probolinggo.
APE tahun ini didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2022 yang disampaikan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Pada tahun 2023, sebanyak 360 instansi, termasuk 16 kementerian/ lembaga, 28 provinsi, dan 316 kabupaten/ kota, telah melaporkan melalui evaluasi mandiri. Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.
Rey Suwigtyo, Kepala Dinas Sosial dan P3A Kota Probolinggo, menyatakan bahwa penilaian tahun 2021/2022 mengalami banyak perubahan, dengan indikator yang lebih komprehensif dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan, terutama dalam meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.
Tyok, sapaan akrabnya, mengungkapkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk terus menjaga prestasinya dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan. Penghargaan ini bukan sekadar penghormatan, melainkan juga tonggak sejarah yang mengukuhkan Kota Probolinggo sebagai pionir dalam membangun masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai kesetaraan, pemberdayaan, dan perlindungan.
"Target kami adalah meraih kategori yang lebih tinggi lagi. Kami akan berbenah karena ini merupakan evaluasi terhadap kinerja kita selama 2 tahun, dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, terutama pada peran perempuan di legislatif dan eksekutif, serta anggaran respon gender," ungkapnya.
Penghargaan APE ini menjadi buah kerjasama tim, karena penilaian dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. "Kami berharap organisasi perempuan tetap memberikan dukungan, sehingga nama baik pemerintah daerah, termasuk organisasi mereka sendiri, tetap terjaga. Selain itu, kami berharap anggaran respon gender dapat terpenuhi, karena ini juga menjadi ukuran. Dan yang terakhir, semoga perempuan dalam Pemilu legislatif mendatang bisa mencapai 50 persen," tutupnya dengan semangat.
(SB)
