Ketua TPKD dijabat oleh Asep Diki yang saat ini tengah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Soreang. Sementara itu, anggota TPKD terdiri dari unsur LPMD, masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Kepala Desa Manggungharja, Deden Toha S.IP, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan ruang BPD berasal dari Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang bersumber dari retribusi pajak dengan total Rp120 juta. Namun, tidak seluruh dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik.
“Anggaran Rp120 juta juga digunakan untuk pembayaran pajak, HOK (Hari Orang Kerja), serta pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pembangunan memakan waktu lebih lama dari target semula, yaitu 36 hari sesuai juklak/juknis. Faktanya, hingga saat ini pembangunan sudah melampaui waktu yang disepakati dalam rapat bersama pemerintah desa dan BPD,” ungkap Deden, Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, Deden memaparkan bahwa pembangunan ruang BPD dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan. Pertama, adanya usulan dari Ketua BPD agar ruang kerja dan ruang rapat BPD berada dalam satu bangunan dengan kantor desa. Kedua, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah desa berkewajiban menyediakan ruang di lantai bawah, tepat di depan aula desa, untuk kantor KDMP.
Pembangunan dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu dengan sistem kerja harian. Meski pemerintah desa dan BPD menginginkan pekerjaan berjalan hingga hari Minggu, permintaan itu ditolak oleh para tukang. “Para pekerja meminta hari Minggu libur untuk urusan keluarga atau kegiatan lain. Kami menghargai hal tersebut,” tambahnya.
Jumlah pekerja semula sebanyak lima orang, kemudian dikurangi menjadi empat orang seiring masuk tahap finishing. Pada saat pengecoran, jumlah pekerja sempat bertambah hingga sekitar 20 orang untuk mempercepat proses.
Dengan progres yang berjalan saat ini, pemerintah desa berharap pembangunan ruang BPD dapat segera selesai dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan serta koordinasi kelembagaan desa.
-Karyadi-
