AESENNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah langkah politik yang selama ini hanya menjadi wacana akhirnya bergerak ke tahap konkret. Pada Kamis (04/12/2025), ratusan tokoh dan inisiator umat Kristen dari berbagai daerah berkumpul di The Tavia, Heritage Hotel Cempaka Putih, Jakarta, untuk membahas pembentukan partai politik baru. Pertemuan ini menjadi titik awal lahirnya wadah politik formal yang diharapkan mampu membawa aspirasi umat ke level nasional.
Yusuf Mujiono, salah satu inisiator, menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan secara serius dan terstruktur. “Kita harus membentuk partai terlebih dahulu—menetapkan Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, dan struktur dasar. Langkah awal tidak boleh main-main,” ujarnya.
*Sejarah yang Dihidupkan Kembali dan Tuntutan Akar Rumput*
Menurut Dwi Urip Premono, munculnya inisiatif ini bukanlah gerakan spontan, melainkan respons terhadap kebutuhan riil umat di akar rumput. Ia menilai bahwa partisipasi di sistem politik merupakan cara paling efektif untuk memperjuangkan kepentingan umat Kristen secara setara dan konstitusional.
Sarianta Tarigan menambahkan bahwa kehadiran formal di politik nasional sangat dibutuhkan. “Untuk didengar, kita harus masuk ke sistem. Itu fakta yang tidak bisa kita abaikan,” tegasnya
*Tiga Nama Muncul: Kasih Karunia dan Dua Varian “Setara”*
Diskusi mengenai identitas partai melahirkan tiga nama calon yang mencuat ke permukaan:
1. Partai Kasih Karunia
2. Partai Setara Indonesia (Setara)
3. Partai Sejahtera Nusantara (Setara)
Josua Tewu menyatakan dukungan terhadap ketiga opsi tersebut. “Semua nama membawa harapan: keadilan, kasih, dan kesetaraan,” katanya.
Mengenai komposisi kepengurusan, forum sepakat bahwa pengurus inti tetap diisi oleh tokoh Kristen. Namun ruang mediasi, kolaborasi, dan posisi non-strategis tetap terbuka bagi non-Kristen sebagai bagian dari semangat keberagaman Indonesia.
*Ketegasan Hukum: Tidak Boleh Salah Langkah*
Dalam pertemuan tersebut, Sahat Sinaga tampil sebagai penegas aturan. Ia mengingatkan bahwa tahapan hukum adalah fondasi mutlak yang tidak boleh dilanggar.
“Nama partai harus benar-benar belum digunakan. Ada partai yang mirip—seperti Parsindo. Kita harus pastikan tidak berbenturan dengan yang sudah terdaftar,” jelasnya.
Ia memaparkan persyaratan pembentukan partai baru:
* KTP pendiri untuk proses notarialisasi
* AD/ART yang memenuhi ketentuan undang-undang
* Pendiri tidak boleh terdaftar di partai lain (wajib mundur resmi jika masih tercatat)
* Kuota 30% perempuan di antara pendiri
* Struktur internal wajib mencakup Dewan Pembina dan Mahkamah Partai
Sahat menegaskan bahwa banyak partai gagal karena mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa internal. “Integritas hukum dari dalam itu penting. Kalau tidak kuat, partai bisa runtuh sebelum berjalan,” ujarnya.
Untuk bisa ikut pemilu, partai juga wajib memiliki kepengurusan di seluruh 38 provinsi.
*Identitas: Antikorupsi, Inklusif, dan Simbol Api*
Pembahasan visi dan jati diri partai menjadi sesi yang paling dinamis. Para inisiator sepakat bahwa partai harus tampil berbeda: bersih, tegas menolak korupsi, dan mampu bekerja sama dengan komunitas mana pun.
Herbert Aritonang menekankan pentingnya sikap radikal terhadap korupsi. “Partai ini harus punya garis moral yang jelas. Korupsi tidak boleh diberi ruang. Kita harus menjadi teladan,” katanya. Ia bahkan mengusulkan agar partai mendukung hukuman maksimal bagi pelaku korupsi.
Dalam hubungan dengan komunitas Muslim dan non-Kristen lainnya, Sarianta Tarigan memberikan pendekatan sederhana namun tegas: “Bergaul dengan baik—itu bagian dari DNA Indonesia. Dan itu juga yang rakyat inginkan.”
Untuk logo, beberapa peserta mengusulkan simbol Api—melambangkan semangat, keberanian, dan komitmen yang membara terhadap perjuangan politik yang bersih.
*Keyakinan Baru: Partai yang Ingin Relevan dan Diterima Luas*
Dengan fondasi etika, semangat inklusivitas, dan syarat legal yang mulai dipersiapkan, para inisiator optimistis bahwa partai ini bukan hanya representasi umat Kristen, tetapi juga dapat menjadi kekuatan politik yang diterima oleh masyarakat luas.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa tahap berikutnya adalah pembentukan tim kecil untuk penyusunan AD/ART, finalisasi nama, desain logo, dan pembentukan kepengurusan tingkat provinsi—tahap krusial sebelum masuk meja notaris.
Sumber : Pelita Nusantara News
Editor : rgy
