AESENNEWS.COM, BOGOR, DPW Relawan Kesetiaan Anak Jendral (R-KAJI) Jawa Barat menyiapkan sekitar 80 calon Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Persiapan tersebut dilakukan melalui konsolidasi organisasi dan validasi berkas administrasi di Cimahpar, Kota Bogor,Sabtu 17-10-2026
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pendamping desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Namun, muncul pertanyaan penting yang patut menjadi perhatian bersama: **mampukah penyiapan 80 calon pendamping desa benar-benar memperkuat pengawasan Dana Desa di Jawa Barat?**
Menurut pandangan saya, keberhasilan pendamping desa tidak cukup diukur dari jumlah personel yang disiapkan atau kelengkapan administrasi semata. Yang jauh lebih penting adalah kompetensi, integritas, independensi, serta keberanian menjalankan fungsi pendampingan secara profesional.
Dana Desa merupakan anggaran negara yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan harus menyentuh seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan pembangunan, kesesuaian spesifikasi teknis, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Khusus pembangunan fisik, kualitas pekerjaan tidak boleh hanya dinilai dari laporan administrasi atau dokumentasi. Kondisi nyata di lapangan, volume pekerjaan, mutu material, kesesuaian dengan spesifikasi, serta manfaat bagi masyarakat juga perlu diperhatikan.
**Pendamping desa bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bagian penting dalam mendorong tata kelola pembangunan yang lebih baik.** Meski demikian, pendampingan bukan pengganti fungsi pengawasan resmi, audit, maupun penegakan hukum.
Kini, masyarakat menantikan pembuktian nyata dari setiap upaya penguatan pendampingan desa. Jangan sampai program hanya berhenti pada konsolidasi dan pemberkasan, sementara persoalan transparansi, mutu pembangunan, dan akuntabilitas anggaran belum terselesaikan.
Harapannya, penyiapan 80 calon pendamping desa ini menjadi langkah awal menuju pembangunan desa yang lebih berkualitas, bebas dari penyimpangan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
**Uang negara adalah amanah rakyat. Pengelolaannya harus transparan, pembangunannya harus berkualitas, dan manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat.**
✍️ **Kuswadi | Catatan Kritis Pembangunan dan Pengawasan Dana Publik**
#DanaDesa #PendampingDesa #RKAJI #TransparansiAnggaran #PengawasanPembangunan #AkuntabilitasPublik #PembangunanDesa
Sumber berita: [ — KAJI Siapkan 80 Calon Pendamping Desa](kaji-siapkan-80-calon-pendamping-desa-mampukah-amankan-dana-desa-di-jabar
