AESENNEWS.COM - SERANG –BANTEN , Pihak pemilik lapak di kawasan Jalan Serang–Cilegon, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, melayangkan hak jawab sekaligus bantahan keras atas kabar bohong yang beredar di media sosial Facebook dan TikTok terkait dugaan aktivitas penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Informasi yang menyudutkan nama H. Wawan Gogon tersebut dipastikan merupakan fitnah keji tanpa dasar. Secara logika sederhana maupun fakta nyata di lapangan, kegiatan penimbunan mustahil dilakukan karena lokasi yang dituduhkan sudah lama berhenti beroperasi, tutup total, dan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha apa pun.
"Kabar yang beredar di media sosial itu sepenuhnya hoaks dan menyesatkan. Lokasi tersebut sudah lama tutup dan kosong. Sangat tidak masuk akal jika tempat yang sudah tidak beroperasi dituduh melakukan penimbunan BBM," tegas perwakilan pihak H. Wawan Gogon dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Penyebaran konten berisi tuduhan tanpa bukti sah ini dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman.
Pihaknya mengingatkan para pembuat maupun penyebar konten di media sosial bahwa kebebasan berpendapat dibatasi oleh Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945, di mana setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Menuduh seseorang melakukan tindak pidana di ruang digital tanpa bukti nyata merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) tentang pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.
Selain itu, mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah). Dugaan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi merupakan wewenang aparat penegak hukum untuk memeriksa, bukan melalui penghakiman sepihak di media sosial.
"Jika penyebaran fitnah ini terus berlanjut dan tidak segera ditarik, kami tidak akan ragu menempuh jalur hukum pidana," lanjutnya.
Adapun penerbitan berita klarifikasi ini merupakan pelaksanaan resmi dari Hak Jawab yang dijamin dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
Langkah pelurusan informasi ini juga sejalan dengan Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers, yang mewajibkan setiap informasi yang dipublikasikan harus teruji akurasinya, berimbang, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan bebas dari unsur fitnah maupun berita bohong yang bersumber dari media sosial.
Melalui hak jawab ini, masyarakat diimbau untuk lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi hoaks yang belum terverifikasi kebenarannya.
(Tim)
