AESENNEWS.COM, PANDEGLANG - Adanya dugaan mark-up harga terhadap beberapa item produk material fabrikasi dalam realisasi Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Pandeglang kini telah menuai kecaman keras dari kalangan aktifis kontrol sosial, karena hal itu sangat merugikan keuangan Negara dan hanya menguntungkan Oknum Pengusaha Penyedia Barang ataupun Jasa beserta Para Oknum Pejabat di Wilayah Kerja DPUPR Kabupaten Pandeglang.
Menurut Tb. Aujani selaku Ketua Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) pada Hari Rabu (20/9/2023) mengungkapkan, bahwa harga item yang paling menonjol dalam Program DAK Sanitasi Tahun Anggaran 2023 ini adalah Tanki Septik, yang mana material tersebut dibandrol dengan harga sekitar 3,85 Juta Rupiah per unit. Sedangkan sebagai perbandingan harga material dengan spesifikasi serupa berstandar SNI-ISO di market place Shopee hanya dibandrol dengan harga 1,5 Juta Rupiah saja per unitnya. Ucapnya kepada awak media ,Rabu (20-09-2023).
"Harga item yang paling menonjol dalam Program DAK Sanitasi Tahun Anggaran 2023 ini adalah Tanki Septik, yang mana material tersebut dibandrol dengan harga sekitar 3,8 Juta Rupiah per unit. Sedangkan sebagai perbandingan SSH harga material dengan spesifikasi serupa berstandar SNI-ISO di market place Shopee hanya dibandrol dengan harga 1,5 Juta Rupiah saja per unitnya. Jadi sangat jelas bahwa di sini ada dugaan Mark-Up serta Monopoli yang mengarah pada KKN antara Oknum Pengusaha Tunggal Penyedia Barang atau Jasa dengan Oknum Pejabat DPUPR Kabupaten Pandeglang, khususnya Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, PPK, dan PPTK." Paparnya.
Kemudian Tb. Aujani juga mendesak kepada auditor inspektorat Kabupaten Pandeglang, BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, serta KPK agar segera melakukan inspeksi mendadak terhadap realisasi kegiatan Program DAK Sanitasi Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Pandeglang. Selain itu Tb. Aujani juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) supaya segera melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap realisasi program tersebut.
"Kami mendesak kepada auditor inspektorat Kabupaten Pandeglang, BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, serta KPK Republik Indonesia agar segera melakukan inspeksi mendadak terhadap realisasi kegiatan Program DAK Sanitasi Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Pandeglang, yang sedari awal sudah terindikasi dugaan KKN dengan estimasi nilai Milyaran Rupiah. Mengingat mencegah sebelum parah lebih baik dari pada mengobati setelah kronis. Selain itu Kami juga mendesak APH supaya segera melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap realisasi program tersebut." Tegas seorang aktifis muda yang sangat progresif.
Namun hingga berita ini dimuat, Pihak Kepala DPUPR Kabupaten Pandeglang, Kepala Bidang terkait, PPK, serta PPTK Program DAK Sanitasi Tahun Anggaran 2023 belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan dan keterangan.
Reporter : A.Sururi - Tim
