Kehadiran kepala perangkat daerah dan pejabat keuangan memberikan tujuan pada acara ini, yaitu menyampaikan hasil pengawasan selama tahun 2023 dan merumuskan kebutuhan masing-masing perangkat daerah untuk program dan kegiatan tahun 2024. Inspektur Pembantu Wilayah 1 Ngatmari menjelaskan, "Namun, ini disesuaikan dengan program kerja yang telah ditetapkan."
Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, yang turut serta dalam ekspos ini, menyatakan kagum pada Inspektorat setempat. Beliau mengakui bahwa dinas pengawasan kebijakan daerah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. "Di Kota Probolinggo ini saya sangat bersyukur, rata-rata bapak ibu kepala OPD sudah bersinergi dengan Inspektorat baik itu melakukan review dan audit. Dan itu sampai-sampai Inspektorat itu full bookingan audit. Jadi sebelum diperiksa BPK sudah diaudit dulu evaluasi masing-masing perangkat daerah," ujar Sekda Ninik dengan bangga.
Menurutnya, semua penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. "Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance)," terang Sekda Ninik.
Dengan komitmen untuk mencapai good governance, terutama dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kinerja organisasi perangkat daerah menjadi fokus perbaikan. Salah satu langkahnya adalah melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
“APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi,” papar Sekda Ninik.
Tidak hanya itu, Sekda Ninik berharap agar kedepannya dapat terus mengawal program-program pemerintah daerah, khususnya program prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Sinergi dengan aparat pengawas pemerintah lainnya, baik eksternal maupun internal, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(SB)
