Laksamana l Lampung Barat | Aesennews.com | Gabungan beberapa awak media konfir masi mengenai bangunan yg menggunakan anggaran dana desa (ADD) tahun anggaran 2024 tahap pertama.
Namun sangat di sayang kan pj peratin puralaksana,inisial (dahlim ) tidak menghiraukan beberapa awak media yg ingin mewawancarai dirinya ,dan pergi meninggalkan awak media dan kami pun mendapatkan penjelasan dari aparat desa setempat inisial (JM).
Tepatnya di BUMDES WISATA CAI KAHURIPAN di Pekon Puralaksana Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat seperti
Proyek siluman.
Hasil Investigasi Media LAKSAMANA.ID.di lapangan diduga adanya bangunan rabat beton yang tidak jelas sumber dana nya dari mana .
setelah kita cek ke lokasi memang tidak ada papan informasi publik.keterbukaan iformasi publik,(KIP).
JM, saat di Komfirmasi oleh awak Media untuk di mintai keterangan terkait rabat beton yang ada di Pekon Puralaksana ,
JM, menjelsakan ia benar ini bangunan rabat beton bersumber dana dari anggaran Dana Desa ADD.
Nanti bang kita pasang Papan informasi Publik nya. ungkap ,jm ke awak media.
Sangat di sayangkan selaku aparat pekon mengabaikan peraturan yang sudah di tentukan .
Setelah ada teguran dari awak media.JM baru mau memasang papan informasi publik.
setelah pekeraan sudah berjalan 3 hari.
dan kami menduga ada penyimpangan anggaran atau di duga korupsi. karena kita tidak tau berapa Anggaran yang di salurkan melalui dana desa,ADD.dan Volume nya berapa tinggi berapa kita tidak tau.
Mungkin kalu tidak ada teguran dari awak Media munkin JM selaku pengawas (TPK) tidak memasang papan informasi publik.
Menurut Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan. Bukan hanya tidak ada papan informasi, pekerjaan proyek itu diduga dikerjakan asal-asalan.
kepda Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) agar memberi teguran kepada oknom yang mengabaikan peraturan yang sudah di tentukan.
Witter : Saputra
