AESENNEWS.COM, PANDEGLANG – Untuk ber upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat serta memperkuat peran serta warga dalam menjaga ketertiban serta mendukung dalam pemerintahan desa yang baik, Pemerintah Desa Karyasari, Kecamatan Cikedal, Adakan acara Sosialisasi Hukum .Rabu (11 -06- 2025,
Acara ini bertempat di Balai Desa Karyasari.
dihadiri sejumlah narasumber dari unsur lembaga hukum dan pemerintahan daerah, yaitu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Pandeglang, Polres Pandeglang, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang.
Selain itu sosialisasi ini dihadiri oleh unsur masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, para ketua RT/RW, kader posyandu, anggota Linmas, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sambutan Kepala Desa: Hukum adalah Fondasi Pembangunan Desa
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Karyasari, Dedi, SH, yang menyampaikan bahwa pemahaman terhadap hukum merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan berdaya.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang dialog hukum antara warga dengan para penegak hukum, agar tercipta pemahaman bersama mengenai hak, kewajiban, serta aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ujar Dedi, SH dalam sambutannya.
Masih dilanjut bahwa desa adalah sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di tingkat lokal.
Dan oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat hukum sangat penting agar segala bentuk permasalahan sosial bisa dicegah atau diselesaikan secara bijak sesuai koridor hukum yang berlaku tuturnya,Dedi R'
Pemateri Sampaikan Beragam Aspek Hukum: Dari Pidana Ringan Hingga Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dalam sesi pemaparan materi, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Pandeglang menyampaikan penjelasan mengenai peran kejaksaan dalam proses hukum, serta mendorong masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang sah. Disampaikan pula pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan tindakan melawan hukum di lingkungannya.
Sementara itu, narasumber dari Polres Pandeglang menitikberatkan pada upaya menjaga ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat, serta pentingnya peran Linmas dan RT/RW dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, dijelaskan pula tentang bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang sering terjadi di desa, serta langkah preventif yang bisa diambil masyarakat.
Perwakilan dari DPMPD Kabupaten Pandeglang memberikan pemahaman terkait regulasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa yang transparan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Penekanan diberikan pada perlunya kepala desa dan perangkatnya memahami batas kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan agar tidak berbenturan dengan aturan hukum.
Antusiasme Peserta dan Harapan ke Depan
Kegiatan ini berlangsung interaktif, ditandai dengan antusiasme para peserta yang aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan para pemateri. Beberapa isu yang mencuat dalam sesi diskusi antara lain penanganan konflik warga, peran Linmas dalam pengamanan kegiatan masyarakat, dan transparansi dana desa.
Salah satu peserta, Ketua RW 03, mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan ini.
“Sosialisasi hukum seperti ini sangat kami butuhkan, karena banyak persoalan di lingkungan kami yang bisa selesai jika kita paham hukum. Ini juga membuat kami merasa lebih dekat dan paham dengan peran aparat hukum,” Tutupnya.
Reporter : Endang M- Tim
