AESENNEWS .COM, PANDEGLANG–BANTEN, Gelombang dukungan terhadap usulan pelabelan harga dan kandungan gizi pada menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang terus menguat. Kali ini, dukungan tegas datang dari Ucu Pahmi, Presidium Front Aksi Mahasiswa sekaligus mantan Sekretaris Mabincab aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang.
Ucu menilai, pemasangan label harga dan informasi kandungan gizi pada setiap paket MBG bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral dan administratif yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, transparansi adalah harga mati dalam program yang menggunakan anggaran negara dan menyasar kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan pelajar.
“Ini bukan soal teknis sepele. Ini soal hak masyarakat untuk tahu. Kalau anggarannya jelas, pagunya jelas, maka cantumkan secara terbuka harga per porsi dan nilai gizinya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Ucu dalam keterangannya, Selasa (3/3-26).
Ia menyebut, tanpa pelabelan yang transparan, publik akan terus dihantui tanda tanya terkait kesesuaian antara nilai pagu anggaran dengan kualitas menu yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Apalagi, di lapangan masih muncul keluhan soal variasi menu dan kualitas distribusi yang dinilai belum merata.
“Kalau program ini benar-benar berpihak pada rakyat, kenapa takut transparan? Label harga dan gizi itu bentuk pertanggungjawaban. Jangan sampai ada kesan program besar tapi pengawasannya lemah,” ujarnya dengan nada keras.
Sebagai yang pernah di aktivis PMII Pandeglang, Ucu mengaku terpanggil untuk mengawal kebijakan publik agar tidak melenceng dari prinsip keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tidak akan tinggal diam jika aspirasi transparansi terus diabaikan.
Menurutnya, pencantuman label harus memuat minimal nilai pagu per porsi, komposisi bahan, serta rincian kandungan gizi seperti kalori, protein, karbohidrat, dan lemak. Hal tersebut penting agar masyarakat bisa menilai apakah menu yang diterima benar-benar sesuai standar kebutuhan gizi berdasarkan kelompok usia.
“Jangan sampai program bernama makan bergizi, tapi masyarakat tidak pernah tahu berapa nilai gizinya. Ini ironi. Transparansi itu bukan ancaman bagi pelaksana, justru pelindung agar tidak muncul tudingan penyimpangan,” katanya.
Ucu juga mendorong agar pihak pengelola SPPG dan dinas terkait segera merespons tuntutan tersebut dengan regulasi teknis yang jelas dan seragam di seluruh wilayah Pandeglang. Ia memperingatkan, apabila aspirasi ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin akan muncul gerakan aksi sebagai bentuk tekanan moral.
“Jangan tunggu gejolak. Dengarkan suara masyarakat sekarang juga. Label harga dan gizi harus dipasang. Itu sederhana, tapi menunjukkan keseriusan dan keberpihakan pada rakyat,” pungkasnya.
Dengan bertambahnya dukungan dari kalangan aktivis mahasiswa, isu pelabelan harga dan kandungan gizi pada menu MBG di Pandeglang kini semakin sulit untuk diabaikan. Publik menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan pengelola program untuk membuktikan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Reporter ; Ab-Tim
