AESENNEWS.COM,DEPOK - Resiko yang harus diambil untuk penataan transportasi terkait APBD Kota Depok tahun 2027 dari Rp 5 triliun sekitar Rp 4,4 triliun pendapatan asli daerah. Sisanya, pembiyaan. Yang utama, terkait masalah penanganan fokus ke infrastruktur.
Hal itu diungkapkan, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna, saat rapat paripurna DPRD Kota Depok masa sidang kedua tahun sidang 2026 dalam rangka penandatanganan kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) PPAS Anggaran Pendaptan Belanja Kota depok tahun Anggaran 2027, di aula DPRD Kota Depok, Senin (24/8/2026).
"Pembenahan transportasi publik yang murah dan menjangkau seluruh kawasan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya hidup masyarakat. Karena semakin diundur mungkin semakin mahal nanti biaya yang harus kita keluarkan untuk pelebaran jalan," ujar Ade.
Ade mengatakan, pembenahan transportasi publik yang murah dan menjangkau seluruh kawasan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya hidup masyarakat.
"Walaupun memang kita tantang juga Pemerintah Kota untuk menyelesaikan kemacetan. Namun, tentunya tidak melulu harus pelebaran jalan baik di titik-titik tertentu, " ungkapnya.
Ade menegaskan, untuk mengatasi kemacetan dalam waktu dekat, fokus pembangunan pada tahun anggaran mendatang masih akan didominasi oleh sektor infrastruktur, seperti pelebaran jalan dan penataan simpang. Bahkan, agar alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana bantuan tambahan dicairkan dengan cepat tanpa ditunda-tunda saat masyarakat menghadapi situasi darurat.
"Penggunaan dana BTT dinilai harus adil dan difokuskan pada kejadian mendesak, bukan dialihkan untuk menutup kelalaian perencanaan anggaran. Peruntukan utama dana BTT adalah untuk merespons musibah dan bencana fisik yang memerlukan tindakan instan dari pemerintah daerah," tegasnya.
Ditamvbahkannya selain penanganan kebencanaan, j uga menyoroti beban ekonomi warga Depok akibat tingginya biaya transportasi yang rata-rata mencapai Rp1,8 juta per bulan.
Reporter: Christin
