Hasil penelusuran awak media, sorotan datang dari SOBAT KBB (solidaritas Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) di bandung, mereka menilai bahwa pemerintah belum bisa menangani secara penuh terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan terkhususnya di jawa barat ini.
Dikutip dari media masa "dilihat dari kulturalisme masyarakat sunda (jawa barat) bahwa suku sunda sangat toleran itu tertuang dalam slogan Jawa Barat silih asah, silih asih dan silih asuh. Tapi melihat secara realita di jawa barat ini ada beberapa gereja yang justru tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, bahkan disegel pemerintah" ucap Usma Rizal Devisi Advokasi Sobat KBB.
Berdasarkan catatan yang dikemukakan kepada awak media, ia menemukan permasalahan dimana ada seorang warga non-muslim di jawa barat yang masih belum leluasa untuk beribasah, apalagi fobia terhadap masalalu oleh Kelompok muslim Ahmadiyah masih terjadi karena adanya PerGub (peraturan gubernur) tahun 2011.
"Kebijakan yang mendiskriminatif masih terjadi di beberapa kota dan Kabupaten di Jawa Barat, seperti halnya terjadi Di kota/kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, Kuningan, Bogor, Bekasi dan Bandung, dan itu masih ada beberapa gereja atau rumah ibadah agama lain yang masih disegel oleh pemerintah, Terbaru di Kabupaten Garut, ada Surat Edaran Pelarangan Aktivitas dan Pembangunan Masjid Ahmadiyah," ungkapnya.
"karena adanya regulasi ini, masyarakat langsung merujuk kepada aturan yang di buat tersebut oleh pergub, sehingga masyarakat dijawa barat ini menjadi intoleran dan tidak menghargai perbedaan yang ada, ini ada peran dari pemerintah juga yang turut ikut terlibat dalam intoleran ini.
Dan lebih Mirisnya lagi, ia menemukan fakta aksi intoleran di Jawa Barat ini kerap muncul menjelang agenda-agenda tertentu. Paling sering terjadi pada saat menjelang tahun politik, kita lihat saja kedepannya ketika menjelang politik 2024.
"Ini bukan hanya sekedar asumsi semata yang tidak ada faktanya, kita bisa cek di lapangan secara langsung".
Rizal berharap toleransi antar umat beragama terkhususnya di Jawa Barat ini bisa membaik, beliau mendorong pemerintah harus segera bergerak untuk mengedukasi masyarakat bahwa penting nya KBB di Indonesia ini.
Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Sobat KBB) merespons hasil dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyatakan bahwa toleransi umat beragama di Jawa Barat Sangatlah rendah dan ini perlu menjadi PR besar bagi pemerintah, agar hidup rukun dan saling menghargai dapat tercipta dilingkungan yang beragam/macam-macam agama dan kepercayaan.
Sobat KBB berharap bahwa survey itu mestinya bisa dikaji dan direspon secara baik oleh pemerintah Jawa Barat. Salah satu yang ia sorot adalah kebijakan terkait kehidupan beragama dan berkepercayaan yang masih dan belum memihak kepada minoritas agama kepercayaan terkhususnya di Jawa Barat.
"Sobat KBB berharap bahwa pergub yang di buat alangkah baiknya untuk di cabut, apalagi tentang pelarangan Aktivitas Ahmadiyah dan pemerintah juga mencabut aturan pelarangan pendirian Gereja, pemerintah juga harus menjamin pendidikan yang inklusif bagi kelompok minoritas, sebab masih ditemui di beberapa sekolah di jawa barat ini kelompok minoritas sulit mendapatkan pendidikan Agamanya, padahl dari informasi yang dihimpun mengatakan "disamakan" namun kenyataannya "Tidak", inilah alasannya mengapa perlunya pemerintah menjamin pendidikan yang inklusif bagi kaum minoritas".
-Asep Supriana-
