Dari keterangan Gubernur Rohidin dalam sambutannya, jumlah anggaran yang di keluarkan untuk merealisasikan bantuan tersebut sebesar 1,9 miliar rupiah, dan anggaran tersebut di alokasikan melalui APBD Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
Selain memberikan peralatan, Pemprov juga memberikan bantuan berupa pengurusan badan hukum bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan.
"Kita menyampaikan berbagai paket bantuan alat nelayan, ada jaring, jaket pelampung, mesin tempel, yang tidak kalah penting adalah izin berusaha jadi status kelembagaan KUB nelayan karena itu menjadi prasyarat untuk mereka mendapatkan bantuan, juga legalitas pengajuan kredit dan bantuan," jelas Gubernur Rohidin.
Menurut Rohidin, kehadiran kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan sangat penting, sebab lembaga tersebut merupakan sala satu syarat untuk menerima bantuan, dan juga sebagai legalitas nelayan untuk melakukan pengajuan kredit. Tanpa ada akte pendirian secara resmi itu menjadi tidak diterima.
Dirinya juga menginginjan seluruh kelompok nelayan di Peovinsi Bengkulu memiliki badan hukum yang legal.
"Tadi saya minta Kadis Kelautan dan Perikanan mendata seluruh KUB yang ada di Provinsi Bengkulu ini ada berapa, mungkin baru 40 hingga 50 yang sudah mendapatkan akte pendirian, kalau bisa kita akte pendirian kan semua, misal sampai 400 hingga 500 KUB karena ini untuk legalitas KUB," tambah Gubernur Rohidin.(jun)
