AESENNEWS.COM, PANDEGLANG - Dalam setiap lembaga atau pemerintahan desa yang kepala desa nya purnabakti tentu harus ada pimpinan untuk menjalan kan roda kepemerintahan seperti Pejabat desa (PJ) yang menggantikan kepala desa yang sudah purna bakti di Desa Pasir Panjang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ini.
Namun dari pigur seorang pemimpin PJ Desa ini ,Menurut warga serta komentar dari Salahsatu Prades yang tidak mau disebutkan namanya,Mengatakan terkait PJ Uci ini jarang ngantor pk " Semenjak menjabat di desa pasir panjang ini paling saminggu sakali masuk kantor desa padahal beliau adalah pegawai yang ditugaskan oleh kecamatan yang seharusnya memberikan contoh yang baik dengan memberi semangat kerja serta memberikan contoh kebersamaan apapun kegiatan desa selalu di musyawarahkan tidak seperti ini dalam pelaksanaan pun Prades PPKD tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan pisik saat ini ucapnya.
"Apalagi untuk cek lokasi pekerjaan pembangunan desa dari anggaran dana desa tahap ke -1 tahun 2024 ini yang diperuntukan kan ke 4 titik lokasi ,diantara nya 3 titik jalan Vaving Block di tiga kampung dan satu titik nya lagi ke jalan lapen di kp.Pasir apus seharusnya PJ itu turun kelokasi jangan hanya menerima laporan dan menunggu hasil keuntungan saja tuturnya.
Masih dilanjut itupun pelaksanaan jalan lapen di kp.pasir apus kalau tidak salah dari Banprov tahun 2023, yang belum terselesaikan dan bisa diliat dilokasi baru ada tumpukan batu dan sekarang belanja Aspalnya dari DD Tahun 2024 ini jelasnya.
Namun disisi lain dijelaskan oleh ketua BPD ,Gr Rojak" Bahwa Pembangunan yang tahun 2023 - 2024 ini untuk ke jalan lapen yang lokasinya di kerjakan di Kp.Kadu Heulang bukan di Kp.Pasir apus dan tiga titik nya ke jalan Vaving Block terangnya.
Karena sampai saat ini pun saya belum ada koordinasi lagi dengan pihak PJ ataupun dari ketua pelaksana TPK tutupnya,Gr Rojat"
Dari hal jarang masuk kantor PJ serta ada nya simpang siur keterangan program desa yang ke pisik di tahun 2024 ini ,meminta kepada pihak tim monev kecamatan serta pihak DPMPD serta Inspektorat Kabupaten Pandeglang agar turun serta menegur serta memberikan sangsi sesuai dengan aturan yang semestinya .
Dan dengan naiknya pemberitaan ini pihak PJ belum ada komentarnya kembali karena no Tlp serta Whas Upp nya tidak aktip dan begitu juga pihak ketua TPK belum dapat ditemui maupun dihubungi .
Reporter : A.Sururi - Tim
