AESENNEWS.COM, KUDUS - 🗓️ Diskusi Awal Pekan INSAN CITA | 2 Juni 2025
Dalam forum terbatas namun bergengsi, para pemikir dari berbagai latar belakang akademik dan hukum berkumpul membedah topik yang terus bergema: "Plus Minus Parpol Berbisnis."
Dengan menghadirkan tokoh-tokoh kredibel seperti:
🎙️ Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara)
🎙️ Dr. Abdul Aziz SR (Akademisi Politik)
🎙️ Dr. Aribowo (Ilmuwan Pemerintahan)
🎙️ Prof. Rahmat Setiawan (Guru Besar Hukum & Etika Politik)
Diskusi yang dimoderatori Prof. Rena Julia dan dipandu Kang Jana Tea ini membongkar sejumlah dilema konstitusional dan etis seputar wacana partai politik memiliki unit bisnis sendiri.
💬 Beberapa Catatan Penting:
• Parpol yang berbisnis dianggap bisa memperkuat kemandirian dana, mengurangi ketergantungan terhadap APBN dan donatur politik.
• Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran soal konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga ancaman terhadap integritas demokrasi.
• Salah satu suara tegas muncul dari Bivitri Susanti yang menyatakan, “Parpol bukan korporasi. Ia adalah wadah aspirasi. Ketika uang jadi poros utama, idealisme politik akan runtuh.”
Prof. Rahmat Setiawan menggarisbawahi perlunya regulasi super ketat dan transparansi mutlak jika wacana ini ingin diteruskan. “Jika tidak, partai bisa berubah dari lembaga publik menjadi kongsi dagang elite,” tegasnya.
WACANA PARPOL BERBISNIS : SOLUSI PENDANAAN ATAU PERANGKAP DEMOKRASI :
Pada Senin malam (2/6), Dalam forum yang berlangsung daring via Zoom, empat narasumber lintas disiplin membahas wacana legalisasi aktivitas bisnis oleh partai politik sebagai alternatif sumber pendanaan.
Diskusi mengungkap beberapa poin utama:
Kondisi aktual pendanaan parpol di Indonesia yang sangat tergantung pada negara dan sumbangan tidak tetap.
Usulan agar parpol diperbolehkan mengelola bisnis legal sebagai bentuk kemandirian finansial.
Risiko besar berupa konflik kepentingan, kooptasi kekuasaan, dan korupsi kebijakan jika bisnis partai tidak diawasi secara ketat.
Kesimpulan Diskusi: Wacana ini relevan, tetapi sangat berisiko jika tidak dibarengi dengan:
1. Regulasi yang ketat dan spesifik
2. Pelaporan keuangan publik dan audit independen
3. Larangan ikut tender proyek pemerintah saat berkuasa
4. Pembatasan agar bisnis tidak mengebiri fungsi ideologis partai
📌 Wartawan dan masyarakat sipil diharapkan terus mengawal arah kebijakan ini agar demokrasi tidak dikerdilkan oleh logika pasar politik.
@Kuswadi-Kudus.
