AESENNEWS.COM, PANDEGLANG —Dengan menyikapi rencana aksi unjuk rasa jilid IV yang mengatasnamakan refleksi pendidikan dan mengarah pada tuduhan terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pandeglang, Ketua PGRI Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa pihaknya menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari demokrasi yang dijamin undang-undang.
Namun demikian, PGRI Kabupaten Pandeglang menilai sejumlah tuduhan yang disampaikan dalam rilis aksi tersebut kurang tepat, tidak utuh, dan cenderung menyimpulkan persoalan tanpa klarifikasi langsung kepada organisasi yang dituduh.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan masukan. PGRI adalah organisasi profesi yang bekerja berdasarkan AD/ART, regulasi organisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kebijakan, termasuk pengelolaan organisasi dan kerja sama kelembagaan, dapat dipertanggungjawabkan dan siap dibuktikan secara terbuka,” tegas Ketua PGRI Pandeglang.
Terkait tuduhan adanya pungutan, kerja sama koperasi, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran, PGRI menegaskan bahwa seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan organisasi dan tidak dapat disimpulkan sepihak tanpa proses klarifikasi, audit, dan dialog yang proporsional.
Lebih lanjut, PGRI Kabupaten Pandeglang justru mempertanyakan pola aksi demonstrasi yang dilakukan secara berjilid-jilid, sementara ajakan resmi untuk duduk bersama, berdialog, dan membuka ruang diskusi secara langsung justru dihindari.
“Kami sudah mengirimkan undangan audiensi resmi sebagai bentuk itikad baik agar persoalan ini dibahas secara bermartabat, berimbang, dan konstruktif. Sangat disayangkan jika ruang dialog tidak dimanfaatkan, sementara opini publik terus dibangun melalui aksi jalanan,” tambahnya.
Meski demikian, PGRI tetap menegaskan sikap menghargai dan menghormati rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat yang menyampaikan aspirasi. PGRI memandang kritik sebagai bagian dari kontrol sosial, selama dilakukan secara objektif, berlandaskan data, dan tidak menyesatkan publik.
Kami siap berdialog kapan saja kritik kami terima, tapi marilah kita bangun pendidikan dengan data yang benar, komunikasi yang sehat, dan niat baik untuk memperbaiki, " katanya. *
PGRI Kabupaten Pandeglang juga mengingatkan bahwa apabila aksi demonstrasi terus dilakukan tanpa itikad untuk dialog dan klarifikasi, serta berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keresahan publik, maka PGRI memiliki hak konstitusional untuk menempuh langkah hukum dan administratif, termasuk melaporkan aksi tersebut sebagai bentuk gangguan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak anti kritik, tetapi kami menolak tuduhan tanpa dasar yang kuat. PGRI tetap membuka pintu dialog kapan pun, demi menjaga marwah organisasi, kehormatan guru, dan kualitas pendidikan di Kabupaten
Pandeglang,” tutupnya.
Reporter : Ruri AS
