AESENEWS.COM, PANDEGLANG-BANTEN, Senin ,16 Maret 2026– Kondisi memprihatinkan dialami para perangkat desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hingga memasuki bulan ketiga, terhitung Januari, Februari, Maret Tahun 2026,honorarium perangkat desa dilaporkan belum juga cair.
Apalagi Situasi di Bulan Rhamadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, menimbulkan keluhan dan kegelisahan di kalangan aparatur desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa perangkat desa mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat keterlambatan pembayaran honor. Padahal mereka tetap menjalankan tugas administratif, pelayanan masyarakat, hingga kegiatan pemerintahan desa tanpa henti setiap harinya.
Keterlambatan ini dinilai sangat memprihatinkan karena perangkat desa memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat paling bawah. Mereka bertanggung jawab mengurus berbagai dokumen warga, program pembangunan desa, hingga pelayanan sosial kepada masyarakat
Sejumlah perangkat desa berharap pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang segera memberikan kejelasan terkait penyebab tersendatnya pembayaran honor tersebut. Mereka juga meminta adanya solusi cepat agar hak mereka bisa segera diterima tanpa harus menunggu terlalu lama.
Menurut informasi yang beredar di lapangan.
keterlambatan pencairan honor ini terjadi hampir di berbagai desa di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kondisi ini membuat banyak perangkat desa harus bersabar, bahkan sebagian terpaksa mencari pinjaman demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Masyarakat pun ikut menyoroti persoalan ini, Mereka menilai pemerintah daerah Kabupaten Pandeglng seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan perangkat desa yang selama ini menjadi garda terdepan dalam melayani warga.
Para perangkat desa berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memastikan honor yang menjadi hak mereka bisa segera dibayarkan.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa keberlangsungan pelayanan publik di desa sangat bergantung pada kesejahteraan para aparaturnya. Jika honor saja terlambat hingga berbulan-bulan, maka dikhawatirkan semangat kerja dan stabilitas pelayanan kepada masyarakat bisa ikut terdampak.
Keterlambatan honor perangkat desa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut keadilan bagi mereka yang setiap hari mengabdi melayani masyarakat. Pemerintah daerah diminta segera memberikan kepastian dan solusi nyata pungkasnya.
Reporter : Cep Septiar '
