AESENNEWS .COM, PANDEGLANG–BANTEN, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cilentung, Wahyu, memberikan klarifikasi atas polemik surat yang dilayangkan kepada pengusaha lokal, PT Vila Emas Gunung Pulosari, yang beredar di kalangan masyarakat dan menjadi perhatian publik.
Dalam keterangannya kepada awak media, Wahyu menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan hasil musyawarah dengan adanya pro dan kontra di masyarakat desa cilentung, Namun, ia mengakui bahwa langkah tersebut tidak didasari pemahaman yang memadai terkait isi maupun implikasi dari surat yang dikirimkan.
“Saya meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Atas dasar ketidaktahuan, tindakan saya ini keliru,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, berbagai masukan dari sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat, akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan agar lebih berhati-hati serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Secara terpisah, Kepala Desa Cilentung, Karna, saat ditemui di kediamannya menjelaskan bahwa dirinya mengetahui rencana pengiriman surat tersebut, namun tidak mengetahui isi dalam surat yang tercantum di dalamnya.
“Saya mengetahui Ketua BPD akan melayangkan surat, tetapi tidak mengetahui apa isi di dalamnya. Pemerintah desa pada prinsipnya mengapresiasi keberadaan pengusaha lokal karena turut membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” kata Karna.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya pihak pemerintah desa telah memberikan penjelasan kepada Ketua BPD terkait legalitas PT Vila Emas Gunung Pulosari yang disebut telah memiliki izin resmi. Meski demikian, surat tersebut tetap dilayangkan.
Menanggapi polemik yang berkembang, pemerintah desa menyatakan akan melakukan langkah teguran secara lisan terhadap Ketua BPD berupa teguran secara lisan.
“Teguran lisan akan kami berikan sebagai bentuk ketidak transparan kepada pemerintah desa cilentung,” tegas Karna.
Di sisi lain, Ketua Umum Komando HAM, Fahru, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan persoalan ini. Ia menyebutkan bahwa laporan terkait polemik tersebut akan ditindaklanjuti ke Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
“Kami akan mengawal dan menindaklanjuti polemik ini ke pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Komando HAM lainnya, Jemi, menyampaikan pandangan berbeda dengan menilai bahwa langkah pemerintah desa dinilai belum cukup tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Sangat disayangkan karena tidak ada tindakan tegas, padahal Ketua BPD diduga telah melayangkan surat tanpa memahami isi surat tersebut,” kata Jemi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Vila Emas Gunung Pulosari belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi yang berimbang.
Peristiwa ini masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Desa Cilentung. Sejumlah pihak berharap agar penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan secara transparan, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Redaksi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi, serta membuka ruang hak jawab dan koreksi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
