MPP adalah inovasi Pemerintah Kota Probolinggo sebagai respons terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efisien. Pada tahun 2019, Wali Kota Habib Hadi menandatangani MOU dengan instansi vertikal. Langkah berikutnya, pada tahun 2020, pihaknya membawa layanan keimigrasian Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Malang ke dalam kota. Pembangunan MPP dilakukan melalui rehabilitasi gedung eks Islamic Centre pada tahun 2022, dengan tujuan untuk menyempurnakan sarana dan prasarana pelayanan publik di Kota Probolinggo. Pada bulan Oktober 2023, semua layanan yang sebelumnya berlokasi di GOR A. Yani telah dipindahkan ke MPP.
Wali Kota Habib Hadi menyampaikan harapannya agar MPP menjadi lebih sempurna, nyaman, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa ada 13 perangkat daerah di Pemkot dan 10 instansi vertikal yang menyediakan total 99 layanan. Untuk melengkapi interior MPP, akan dilakukan perbaikan pada tahun depan dengan alokasi anggaran sekitar 2,9 miliar.
Dengan MPP yang lebih nyaman dan representatif, Habib Hadi berharap dapat meningkatkan kemudahan berusaha di daerah melalui layanan perizinan dan non-perizinan yang terpadu. Dalam konteks ini, pelayanan publik dianggap memiliki dampak signifikan terhadap minat pelaku ekonomi untuk berinvestasi di suatu tempat.
Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, M. Abbas, menambahkan bahwa peresmian MPP juga berfungsi sebagai sarana informasi untuk masyarakat mengenai keberadaan MPP sebagai tempat terintegrasi berbagai layanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
Selain peresmian, kegiatan ini mencakup penandatanganan komitmen bersama jajaran penyelenggara pelayanan publik dan penandatanganan prasasti peresmian gedung MPP oleh Wali Kota Probolinggo. Selanjutnya, dilakukan peninjauan stan layanan di dalam MPP Kota Probolinggo.
(SB)
