AESENNEWS.COM- Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian selalu menyisakan pertanyaan mendasar: bagaimana relasi yang dibangun atas dasar kasih sayang dapat berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa? Persidangan seorang anggota polisi wanita berpangkat brigadir di Pengadilan Negeri Mataram, sebagaimana diberitakan, menghadirkan kegelisahan publik yang tidak sederhana. Jika kronologi yang dipaparkan jaksa benar adanya, maka kasus ini bukan sekadar perkara pidana, melainkan cermin retaknya banyak lapisan nilai sekaligus—nilai keluarga, moral, profesi, dan spiritualitas.
Masyarakat wajar terkejut ketika dugaan tindak kekerasan ekstrem dilakukan oleh seseorang yang secara institusional dididik untuk menegakkan hukum. Profesi kepolisian identik dengan disiplin, kontrol diri, serta pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum. Karena itu, ketika aparat penegak hukum justru didakwa melakukan pelanggaran berat terhadap hukum, publik merasakan ironi yang tajam. Kepercayaan terhadap institusi tidak hanya diuji oleh pelanggaran, tetapi juga oleh motif yang tampak sepele—dalam hal ini persoalan finansial yang relatif kecil nilainya.
Namun, penting disadari bahwa tragedi kekerasan tidak selalu lahir dari satu sebab tunggal. Banyak kajian kriminologi menunjukkan bahwa tindakan ekstrem kerap merupakan akumulasi tekanan psikologis, konflik relasi, stres ekonomi, dan ketidakmampuan mengelola emosi. Nilai uang mungkin kecil, tetapi konflik di baliknya bisa saja besar dan lama terpendam. Artinya, akar persoalan sering kali lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan.
Kasus semacam ini juga menantang stereotip sosial. Selama ini perempuan sering diasosiasikan dengan kelembutan, kesabaran, dan naluri merawat. Namun realitas menunjukkan bahwa kapasitas melakukan kekerasan bukan monopoli satu jenis kelamin. Ketika tekanan mental melampaui kemampuan seseorang mengendalikan diri, identitas sosial apa pun dapat runtuh. Ini bukan pembenaran, melainkan pengingat bahwa pengendalian emosi dan kesehatan mental adalah kebutuhan universal, bukan atribut bawaan.
Dimensi moral dan religius turut menjadi sorotan. Dalam semua ajaran agama, mengambil nyawa orang lain adalah pelanggaran berat. Sumpah jabatan, janji pernikahan, dan komitmen iman pada dasarnya adalah pagar nilai agar manusia tidak terjatuh pada tindakan destruktif. Ketika pagar itu runtuh, yang tersisa adalah konsekuensi hukum dan penyesalan—dua hal yang selalu datang terlambat.
Tragedi ini seharusnya menjadi refleksi kolektif. Bagi institusi, penting memperkuat pembinaan psikologis dan pengawasan internal. Bagi keluarga, ini pengingat bahwa konflik sekecil apa pun perlu diselesaikan dengan komunikasi, bukan emosi. Bagi masyarakat luas, ini pelajaran bahwa kejahatan sering berawal dari persoalan yang tampak remeh tetapi dibiarkan berlarut-larut.
Pada akhirnya, pengadilan akan menentukan fakta hukum dan menjatuhkan putusan. Namun di luar vonis hakim, publik perlu menarik makna yang lebih luas: bahwa peradaban tidak diukur dari ketiadaan konflik, melainkan dari kemampuan manusia mengelola konflik tanpa kehilangan nurani.
(Robby G. Yahya)
