AESENNEWS.COM,BANDUNG- Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar memang memunculkan banyak perhatian. Secara teori, gagasan ini terdengar logis dan modern: masyarakat membayar berdasarkan penggunaan jalan. Tidak memakai jalan, tidak perlu membayar.
Konsep seperti ini mungkin terasa adil bagi sebagian orang, terutama jika hasilnya benar-benar mampu menghadirkan jalan provinsi yang lebih baik, lebih aman, lebih terang, dan lebih tertata.
Namun persoalannya, kondisi masyarakat Jawa Barat tidak semuanya sama.
Ada jalan provinsi yang berada di tengah kota besar, dipenuhi kendaraan pribadi, aktivitas bisnis, dan berbagai pilihan jalur alternatif. Tetapi ada juga jalan provinsi yang justru menjadi urat nadi desa-desa kecil, tempat masyarakat menggantungkan kehidupan sehari-hari.
Di sinilah letak perbedaan yang perlu dipikirkan dengan sangat hati-hati.
Sistem jalan berbayar mungkin lebih cocok diterapkan di kawasan perkotaan besar, di mana penggunaan kendaraan sering kali berkaitan dengan mobilitas pilihan dan masyarakat masih memiliki banyak akses alternatif.
Tetapi bagaimana dengan masyarakat desa yang rumahnya berada di sepanjang jalan provinsi?
Mereka tidak menggunakan jalan itu untuk rekreasi atau gaya hidup. Mereka melewatinya karena kebutuhan hidup.
Anak-anak pergi sekolah lewat jalan itu.
Petani membawa hasil panen lewat jalan itu.
Pedagang kecil mencari nafkah lewat jalan itu.
Orang sakit menuju fasilitas kesehatan juga melewati jalan itu.
Artinya, ada masyarakat yang tidak punya pilihan selain menggunakan jalan provinsi setiap hari.
Dan justru merekalah yang kemungkinan akan paling sering membayar.
Padahal, yang paling sering lewat belum tentu paling mampu membayar.
Kebijakan yang terlihat adil di atas kertas belum tentu terasa adil dalam kenyataan. Sebab kemampuan ekonomi masyarakat berbeda-beda, sementara kebutuhan mereka terhadap jalan juga tidak sama.
Selain itu, perlu dipikirkan juga bagaimana dengan masyarakat dari daerah lain yang hanya melintasi jalan provinsi tersebut. Apakah seluruh pengguna jalan akan dikenakan sistem pembayaran yang sama? Bagaimana mekanismenya agar tidak justru mempersulit aktivitas ekonomi rakyat kecil?
Karena jika tidak diatur dengan bijak, dampaknya bisa meluas: biaya transportasi meningkat, harga barang ikut naik, ongkos distribusi bertambah, dan pada akhirnya masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling terbebani.
Karena itu, apabila gagasan jalan berbayar benar-benar ingin diterapkan, pemerintah harus menyiapkan aturan yang matang dan berpihak kepada masyarakat bawah.
Perlu ada perlindungan bagi warga lokal yang setiap hari bergantung pada jalan provinsi, misalnya melalui:
tarif khusus warga sekitar,
subsidi atau pembatasan biaya harian,
pengecualian bagi kendaraan tertentu,
atau penyediaan jalur alternatif yang layak.
Sebab tujuan pembangunan bukan hanya menghadirkan jalan yang bagus, tetapi juga memastikan bahwa akses terhadap jalan tetap manusiawi dan terjangkau bagi semua kalangan.
Karena pada akhirnya, jalan bukan sekadar soal aspal dan kendaraan.
Bagi banyak masyarakat kecil, jalan adalah bagian dari perjuangan hidup mereka setiap hari.
(rt / rgy)
