AESENNEWS.COM, KUDUS — Kamis ,10 September 2026 Penyaluran bantuan pangan beras pemerintah di Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, kembali menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan mekanisme pembagian bantuan tersebut, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima. Persoalan serupa disebut masyarakat bukan hanya terjadi sekali, sehingga diperlukan penjelasan dan evaluasi secara terbuka agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang menjadi sasaran.
Bantuan pangan merupakan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, pemerintah daerah hingga pelaksana di tingkat lapangan.
Yang menjadi pertanyaan masyarakat Desa Jojo adalah:
Apakah seluruh warga yang tercatat sebagai penerima telah menerima bantuan sesuai haknya?
Kemudian, bagaimana dengan warga yang secara kondisi ekonomi dinilai membutuhkan, tetapi tidak tercantum sebagai penerima?
Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan keterbukaan mengenai:
jumlah penerima bantuan pangan di Desa Jojo;
jumlah beras yang dialokasikan;
mekanisme penyaluran;
daftar atau bukti serah terima penerima;
penanganan apabila penerima tidak mengambil bantuan;
serta mekanisme pengaduan bagi warga yang merasa layak tetapi belum memperoleh bantuan.
Media tidak bermaksud menuduh pihak tertentu. Namun, apabila persoalan serupa benar terjadi berulang, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan terhadap bantuan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial agar program yang menggunakan sumber daya negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pertanyaan sederhana untuk pihak terkait:
Berapa jumlah bantuan yang masuk ke Desa Jojo, berapa jumlah penerimanya, dan apakah seluruh bantuan tersebut telah diterima oleh warga yang namanya tercantum sebagai penerima?
Pemerintah Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus maupun pihak terkait lainnya diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan data yang dapat diverifikasi, sehingga tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Media akan terus melakukan penelusuran dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.
Transparansi bukan tuduhan.
Pengawasan bukan permusuhan.
Bantuan masyarakat harus sampai kepada yang berhak.
@Kuswadi-Kudus
**— KARYA JURNALISTIK / KONTROL SOSIAL —**j
