AESENNEWS.COM, DEPOK ,Keluhan dari Pengurus Posyandu RW 05 Kelurahan Baktijaya
Program pemerintah dalam memantau tumbuh kembang anak serta mencegah stunting melalui Posyandu adalah langkah yang sangat mulia dan patut didukung bersama. Namun, semangat ajakan (woro-woro) yang gencar dilakukan Posyandu di lapangan sangat bertolak belakang dengan realitas pelayanan yang dialami warga.
Kronologi Kejadian
Pada hari ini, Senin 14 September 2026 pengasuh membawa cucu-cucu kami ke Posyandu RW 05 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya pada pukul 09.30 WIB. Dua cucu kami yang berusia 5 tahun mendapatkan pelayanan. Namun, cucu kami yang baru berusia 1 bulan ditolak untuk diperiksa hanya karena belum membawa buku Posyandu/KIA, padahal hari itu adalah kunjungan pertamanya.
Pengasuh kemudian beritikad baik pulang ke rumah untuk mengambil buku dan kembali lagi ke lokasi pada pukul 10.30 WIB. Sayangnya, untuk kedua kalinya kedatangan mereka ditolak dengan alasan Posyandu sudah tutup. Saat ditanya lebih detail, kader Posyandu justru menambah persyaratan kaku bahwa bayi harus menyertakan Akta Kelahiran dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK)—dokumen yang saat ini memang sedang dalam proses pengurusan resmi.
Catatan Evaluasi Pelayanan
Sebagai warga yang memahami tata kelola pemerintahan dan pelayanan kesehatan, kami menilai perlakuan kader di lapangan sangat tidak mencerminkan esensi pelayanan publik:
Minim Empati Kemanusiaan: Bayi berusia 1 bulan dipaksa bolak-balik di bawah paparan cuaca panas ekstrem hanya demi kelengkapan kertas kerja. Diskresi pemeriksaan kesehatan seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu dibanding syarat administratif.
Persyaratan Tidak Rasional: Mengharuskan Akta Kelahiran dan KK secara mutlak bagi bayi usia 1 bulan adalah bentuk hambatan birokrasi, mengingat dokumen kependudukan bayi baru lahir umumnya masih dalam proses pengerjaan di dinas terkait.
Menciptakan Kesan Enggan Ke Posyandu: Pelayanan yang kaku dan terkesan mencari-cari alasan untuk menolak warga hanya akan membuat orang tua malas datang ke Posyandu. Hal ini jelas merusak program capaian kesehatan anak daerah.
Tuntutan Pembinaan
Posyandu merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, bukan lembaga penapis administrasi kependudukan. Melalui tulisan ini, kami meminta perhatian serius dan pembinaan mendalam dari Dinas Kesehatan Kota Depok, Pihak Kecamatan Sukmajaya, dan Pihak Kelurahan Baktijaya kepada para kader Posyandu RW 05 Baktijaya.
Edukasi mengenai tata cara pelayanan berorientasi kemanusiaan (human-centered service) sangat mendesak agar kejadian penolakan pelayanan seperti ini tidak terulang kembali pada bayi dan anak balita lainnya.
Hormat saya,
Dr. M. Retno DD, AMK, S.Psi, M.Si
Praktisi Kesehatan & Pemerintahan / Warga Kelurahan Baktijaya.
Reporter : Christin
